Grafik 3.2 menggambarkan bahwa secara nasional komposisi belanja daerah tahun 2012 didominasi oleh Belanja Pegawai yaitu sebesar 43,71% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 46,20%. Selanjutnya diikuti oleh Belanja Modal yaitu sebesar 21,94% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 21,70%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 20,14% lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar 21,20%, dan Belanja Lainnya sebesar 14,22% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 10,80%.
Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit daerah hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya pada pos Belanja Modal
yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dengan melihat realisasi pendapatan yang ternyata jauh lebih tinggi, maka belanja pelayanan publik bisa didorong lebih besar.
Apabila seluruh pelampauan pendapatan dalam APBD 2012 dapat dialokasikan untuk penambahan belanja (dengan asumsi bahwa Belanja Pegawai tetap), dapat diketahui bahwa alokasi belanja non Belanja Pegawai akan mengalami kenaikan dari 53,7% menjadi 64,2% dari total APBD. Meskipun hal tersebut hanya sebuah
pengandaian, namun apabila pelampauan pendapatan sebesar Rp65,55 triliun tersebut benar-benar digunakan untuk menambah alokasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, maka besar harapan bahwa hal tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan publik dan sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Grafik 3.3 menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja daerah provinsi terbesar adalah Belanja Lainnya, yaitu sebesar 41,44% lebih tinggi diban ding realisasi tahun lalu sebesar 31,80%, diikuti Belanja Barang dan Jasa sebesar 23,01% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 25,40%, Belanja Pegawai sebesar 18,90% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 23,00%, dan Belanja Modal sebesar 16,65% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebe sar 19,90%.
Berbeda dengan komposisi realisasi belanja daerah secara nasional, persentase realisasi belanja provinsi seluruh Indonesia yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk provinsi adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagi hasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Mendekati tahun politik 2014, hal ini patut dicermati karena belanja ini sering menjadi isu yang panas dan banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat.
Untuk provinsi, persentase realisasi Belanja Lainnya dan Belanja Barang dan Jasa memiliki tren meningkat sedangkan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal memiliki tren menurun.
Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit daerah hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya pada pos Belanja Modal
yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dengan melihat realisasi pendapatan yang ternyata jauh lebih tinggi, maka belanja pelayanan publik bisa didorong lebih besar.
Apabila seluruh pelampauan pendapatan dalam APBD 2012 dapat dialokasikan untuk penambahan belanja (dengan asumsi bahwa Belanja Pegawai tetap), dapat diketahui bahwa alokasi belanja non Belanja Pegawai akan mengalami kenaikan dari 53,7% menjadi 64,2% dari total APBD. Meskipun hal tersebut hanya sebuah
pengandaian, namun apabila pelampauan pendapatan sebesar Rp65,55 triliun tersebut benar-benar digunakan untuk menambah alokasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, maka besar harapan bahwa hal tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan publik dan sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Grafik 3.3 menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja daerah provinsi terbesar adalah Belanja Lainnya, yaitu sebesar 41,44% lebih tinggi diban ding realisasi tahun lalu sebesar 31,80%, diikuti Belanja Barang dan Jasa sebesar 23,01% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 25,40%, Belanja Pegawai sebesar 18,90% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 23,00%, dan Belanja Modal sebesar 16,65% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebe sar 19,90%.
Berbeda dengan komposisi realisasi belanja daerah secara nasional, persentase realisasi belanja provinsi seluruh Indonesia yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk provinsi adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagi hasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Mendekati tahun politik 2014, hal ini patut dicermati karena belanja ini sering menjadi isu yang panas dan banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat.
Untuk provinsi, persentase realisasi Belanja Lainnya dan Belanja Barang dan Jasa memiliki tren meningkat sedangkan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal memiliki tren menurun.
No comments:
Post a Comment