Tuesday, October 11, 2016

Tahap-tahap dan proses pencucian uang


Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku seringa melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu Placement, Layering, dan Integration. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. 
               Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:
(1)               Placement
Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem kauangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.
(2)               Layering
Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan
menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
(3)               Integration
Integration  adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalumempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman. 
Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan placement, layering, maupun integration sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (capacity building) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.




Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif  mengenai oencucian uang atau money loundering. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.
Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money loundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used ti describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.25
            Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:
(1)    Menurut Welling
Pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah,sehingga pendapatan itu
menjadi sah.
(2)    Menurut Fraser
Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan
aman.
(3)    Menurut Prof.Dr.M.Giovanoli
Money laundering merupakan proses dan dengan csra seperti itu,maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian
rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
(4)    Mr.J.Koers
Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul
tersebut
(5)    Byung-Ki Lee
Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di
peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.



Sejarah Pencucian Uang (Money Loundering).


Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan money loundering sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau  problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia international karena dimensi dan implikasinya yang melnggara batas-batas  suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan organized crime, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namum pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus 
Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, Orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Demikian asal muasal muncul nama money laundering.
Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.
Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah narco dollar, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.



Tindak Pidana Ekonomi


Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya. Pengertian kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana yaitu:
(1)          Suatu perbuatan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
(2)          Dilakukan oleh seorang atau korporasi didalam pekerjaannya  yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
(3)          Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, untuk menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi:
(1)               Pelanggaran penghindaran pajak
(2)               Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud)
(3)               Penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public founds) dan penyelewengan dana-dana masyarakat (missappropriation of public founds)
(4)               Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (violation of currency regulations)
(5)               Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (speculation and swindling in land transaction) serta penyelundupan (smuggling)
(6)               Delik-delik lingkungan
(7)               menaikkan harga (over pricing) serta melebihi harga faktur (over invoicing), juga mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil produksi yang membahayakan (export and import of substandart and dangerously unsafe products)
(8)               Eksploitasi tenaga kerja (labour exploitation)
(9)               Penipuan konsumen (coustamer fraud)
Salah satu bentuk rill tindak pidana ekonomi adalah kejahatan komersial yaitu kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi perdagangan dan keuangan.
Kategori kejahatan komersial:
(1)               Penyimpangan perbankan yaitu penipuan uang muka L/C, promes dan wesel, pemalsuan uang penyimpanan dalam pengiriman uang.
(2)               Penyimpangan perdagangan yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan aset perusahaan dan pemalsuan kontrak.
(3)               Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran, cek palsu, kredit palsu, cek kosong.
(4)               Penyimpangan yang berkaitan dengan iverstasi, surat-surat berharga, saham dan obligasi palsu, manipulasi pasar, penyimpangan pasar.

(5)               Penyimpangan pajak dan kejahatan asuransi. 

Pengertian Tindak Pidana


Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat

Pengertian Hukum Pidana


Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut ius ponale meliputi:
(1)               Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan harus diindahkan oleh setiap orang;
(2)               Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum penentiair atau hukum sanksi;
(3)               Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturanperaturan itu pada waktu dan wilayahnegara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim juga disebut ius puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan           lanjutan,          penuntutan,     penjatuhan dan      pelaksanaan     pidana 

Monday, October 10, 2016

Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintahan daerah.
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan
pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.
Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu system pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan
ditugasbantukan kepada daerah.
Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daereah dengan memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiscal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. UU Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan dasar-dasar pendanaan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah  yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentralisasi didanai APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangaka pelaksanaan dekonstrantralisasi dan /atau penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/ atau tugas pembantuan yang diberikan.
Untuk member pemahaman yang komprehensif mengenai pola hubugnan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah secara utuh, dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipaparkan berikut
ini.
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintah negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan Umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.   

Institusi dalam Perdagangan Berjangka


            Perdagangan Berjangka diawasi oleh beberapa institusi yang berperan penting dan secara lagsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka,yaitu:
A. Badan Pengawas
Badan pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Sesuai Undang-undang tersebut, badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri di bidang Perdagangan. Badan pengawas tersebut dinamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan untuk memudahkan terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
diantaranya adalah :
1.         Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
2.         Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para professional dalam perdagangan berjangka;
3.         Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata-tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak).
4.         Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
B.       Bursa Berjangka
Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa berjangka itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (Self Regulatory Organization/SRO) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi. Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab III Pasal 10 sampai dengan Pasal 23. Peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Bursa berjangka untuk menghindari kepemilikannya dikuasi oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja.
C.       Lembaga Kliring Berjangka
Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Transaksi yang dilakukan di bursa berjangka di jamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Lembaga Kliring Berjangka bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap penjual. 
Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Mengingat tugas Lembaga Kliring Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi dibursa berjangka, anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar dan baik. Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan tugasnya, berwewenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistem pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan terhadap anggotanya.
D.       Perusahaan Pialang Berjangka
Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka.
Pengertian pialang berjangka terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokan menjadi :
1.  Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka
2.  Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka
 Pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Pialang berjangka sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bentuk izin menjadi pialang berjangka.
E. Sentra Dana Berjangka
                   Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka
(PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT).
Sentra Dana Berjangka diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka. Setiap peserta dalam Sentra Dana Berjangka mendapat sertifikat penyertaan yang telah ditetapkan nominalnya. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di admnistrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
           Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 angka
14                Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
            Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, diatur dalam Pasal 1 angka
15                Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
F. Pedagang Berjangka

Perdagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Perdagangan berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Perdagangan berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum bertransaksi.  

Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka


 Berdasarkan Peratura Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi, dalam melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka Perusahaan Pialang Berjangka wajib :
1.         Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappepti ;
2.         Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ;
3.         Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling
sedikit meliputi ;
a.       Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka ;
b.      Pengetahuan tentang komoditi dan  kontrak berjangka ;
c.       Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan resiko di bidang
Perdagangan Berjangka ;
d.      Hak-hak dan kewajiban Nasabah ;
e.       Sarana penyelesaian peselisihan perdata ;
4.         Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening terpisah (Segregated Acount) ;
5.         Menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke rekening terpisah (segregated Account) ;
6.         Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah ;
7.         Menyediakan sarana simulasi transaksi perdagangan Berjangka bagi calon
Nasabah ;
8.         Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tetang pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti ;
9.         Menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (settlement room) ;
10.     Menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupu tidak langsung ;
11.     Merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam kartu Amanat ;
12.     Mengkonfirmasikan kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan, dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah ;
13.     Menyampaikan Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada Nasabah 
14.     Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan ;
15.     Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti ; dan
16.     Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan
Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.
Hak Perusahaan Pialang Berjangka yaitu:
1.         Hak pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah, menutup posisi terbuka nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi dirinya dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu nasabah dan Pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.
2.         Pialang Berjangka dapat membatasi posisi terbuka kontrak berjangka nasabahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3.         Pialang Berjangka dapat setiap saat mengambil/mengalihkan dana dari rekening nasabah sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah seperti pembayaran komisi, keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah. Transfer yang telah dilakukan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada nasabahnya.
Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka
dilarang :
1.         Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi kontrak berjangka ;
2.         Mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan ;
3.         Menerima setoran dana margin awal Nasabah secara Tunai ;
4.         Menerima setoran margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya denga identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Penberian Amanat ;
5.         Memberi pinjaman dana untuk margin Nasabah ;
6.         Menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Acces Pasword) kepada pihak lain selain Nasabah ;
7.         Menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (dealing) dan/atau sebaliknya ;
8.         Melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya
(withdrawal) ;
9.         Memindah bukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka ke Rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi pembukaan Rekening
Transaksi ;
10.     Menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (segregated Account) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan Transaksi Kontrak Berjangka ;

11.     Menyerahkan laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya. 

Yuridiksi dan Pengaturan Competentie Relatief kejahatan Cyber Crime

 Dalam membicarakan masalah juridiksi di ruang maya (“mayantara” atau “cybercrime”). Jurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Sucipto Suntoro, 2000:463) didefinisikan sebagai :  
1.   Kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
2.   Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu wilayah atau lingkungan tertentu ketentuan negara; 
 Para pengguna internet beranggapan bahwa cyberspace adalah dunia global yang lepas dari batas-batas wilayah teritorial negara manapun. Padahal berbagai bentuk cyber crime telah merajalela dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan jurisdiksi diruang maya yang dapat menjangkau cyber crime. Masaki Hamano dalam tulisannya berjudul “Comparative Studyin the Approach to Jurisdiction in Cyberspace”147, yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif (2003:246), mengemukakan adanya jurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional. Menurutnya ada tiga kategori jurisdiksi tradisional, yaitu :  
1.        Jurisdiksi legislative (legislative jurisdictionataujurisdiction to prescribe), yaitu kewenangan pembuatan hukum substantif;
2.        Jurisdiksi judisial (judicial jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate),yaitu kewenangan mengadili atau menerapkan hukum;
3.        Jurisdiksi eksekutif (executive jurisdictionatau jurisdiction to enforce),yaitu kewenangan melaksanakan atau memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya.

 Berkaitan dengan jurisdiksi diruang maya, Masaki Hamano membedakan pengertian cyberjuris diction dari sudut pandang dunia cyber/virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, cyberjuris diction sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para pengguna (users) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang cyber/virtual”. Dari sudut hukum, cyberjuris diction atau “jurisdiction in cyber-space”adalah “kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan Pengadilan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber(physical government’s power and court’s authority over Netusers ortheir activity in cyber-space). Adanya upaya untuk menetapkan jurisdiksi di dunia maya, berarti akan menetapkan siapa yang memiliki hak/wewenang untuk mengatur internet.(Nawawi Arief, 2003:248) Didalam KUHP memang mengatur tentang tempus dan locus delicti namun didalam UU ITE Nomor 8 Tahun 2008, tidak diatur lebih spesifik mengenai penentuan tempus dan locus delicti kejahatan mayantara . Pada hakekatnya juga KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) juga tidak mengatur segala exspressis verbis tempus dan locus delicti, hal tersebut hanya mengatur mengenai hukum formil, akan tetapi menentukan komptensi relatif yakni wilayah hukum suatu Pengadilan Negara untuk mengadili suatu perkara pidana, kata lain Pengadilan Negara mana yang berwenang mengadili suatu peristiwa pidana sedangkan kompetensi absolut yakni kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan Pengadilan lain. Sedangkan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP hanya menyatakan, bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”. Namun, Pasal 84 ayat (2) memungkinkan juga Pengadilan Negeri yang bukan di daerahnya dilakukan tindak pidana mengadili terdakwa yang bersangkutan bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, dengan syarat bahwa sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat tinggalnya daripada tempat kedudukan pengadilan itu dilakukan. Pasal 84 Ayat (2) tersebut memungkinkan tidak sesuainya teori locus delicti dengan tempat diadilinya perkara tersebut oleh
Pengadilan Negeri tersebut. 
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak secara experessisverbis mengenai tempus dan locus delicti, tetapi menentukan competentie relative Pengadilan Negeri. Contoh dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2), suatu ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 85 KUHAP ialah dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala
Kejaksaan Negeri tersebut, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara tersebut. Dalam penjelasan Pasal 85 itu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan daerah yang tidak mengizinkan” ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam dan sebagainya. Ketentuan yang  terdapat pada Pasal 86 KUHAP  yang menyatakan bahwa KUHP menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum di Republik Indonesia, dengan maksud perkara pidana tersebut dapat dengan mudah dan lancar maka ditunjuk Pengadian Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.
                                    Batas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan orangnya 
penting diketahui dalam hal-hal: 
a)              Hukum pidana mana yang akan diberlakukan
b)              Kompetensi relatif suatu Pengadilan

Kegiatan Usaha Perusahaan Pialang Berjangka


 Pasar Berjangka (Future Market) merupakan bagian dari pasar derivatif (turunan saham) yang digunaan oleh berbagai pihak untuk mengelola risiko. Pasar ini di Indonesia sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang berminat jadi promotor kesan bahwa perdagangan berjangka sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi masalah persaingan dan perselisihan antara pemerintah dengan pialang tidak resmi (Sofyan, 2000: 7).
 Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka di Indonesia yang sudah sangat telat di banding negara lain yang telah memulai perdagangan sejak seabad yang lalu. Akibat kendala diatas maka sosialisasi akan perlunya pasar berjangka menjadi terabaikan.
  Sebagai penghasil komoditi yang besar di dunia, Indonesia berkepentingan untuk memiliki bursa sendiri, sehingga dapat membentuk harga lokal yang jadi acuan global dan bukan ditentukan oleh negara lain. Hal itu juga memudahkan pemasaran komoditi tersebut dan penyebarluasan informasi ke produsen prosesor dan konsumen memberi nilai tambah bagi petani dan membuka lapangan kerja baru.
 Prospek perdagangan berjangka di Indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, Indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini di perkirakan terdapat 2500 orang lebih yang telah bertransaksi dalam perdagangan berjangka dan beberapa yang bekerja sebaga tenaga analis, marketing pada berbagai perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan data tersebut sebetulnya sudah cukup tersedia tenaga kerja dan pemain, tetapi mereka belum terbiasa dengan mekanisme transaksi melalui bursa. Transaksi selama ini diamanatkan melalui perusahaan yang beroperasi sebagai Commission house tersebut (Sofyan, 2000: 9).
 Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) cukup rumit, karena ada tahapan yang harus dimengerti oleh seorang calon investor. Investor untuk terjun
didalam kegiatan PBK dituntut untuk mengerti tentang margin dan pengelolaaannya, bagaimana pembukaan rekening, dan lain sebagainya. Investor apabila berinvestasi didalam PBK, hal yang terpenting ialah perlu memilih perusahaan pialang dan mengetahui jenis-jenisnya. Sebagai contoh Bursa-bursa di AS, Ada tiga kriteria umum yang dikategorikan baik tidaknya sebuah perusahaan pialang, yaitu legalitas, semua perizinan atas keterlibatannya didalam kegiatan perdagangan Berjangka Komoditi lengkap, domosili dan alamat perusahaannya jelas dengan dibursa berjangka mana sajakah mereka melakukan kegiatannya selama itu. Hal terpenting lainnya yaitu transparan, terpercaya dan jujur dalam mengemban amanat nasabahnya terutama menyangkut penempatan, pengelolaan dan penggunaan dana nasabahnya dalam suatu rekening yang terpisah (segregated account), dan yang terakhir adalah piawai. Perusahaan Pialang yang bonafide, biasanya dilengkapi dengan divisi “Research & development” yang ditempati oleh orang-orang yang rajin, tekun dan cermat dalam mengamati pekembangan pasar. Mereka selalu membuat berbagai analisis tentang kondisi pasar terakhir.
Pialang dan nasabah harus melakukan komunikasi yang harmonis dan terbuka. Karena setiap saat nasabah akan bertanya dan pialang pun akan memberikan berbagai analisisnya untuk mempermudah nasabah dalam membuat suatu keputusan.

 Industri berjangka di Indonesia mengenal istilah nama seperti Perusahaan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka. Ketiga jenis pialang tersebut semuanya berbentuk perusahaan perseroan terbatas yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabah. Perusahaan Pialang Berjangka wajib memiliki minimum 3 orang Wakil Pialang Berjangka yang dapat berhubungan langsung dengan nasabah. Penasihat Berjangka berhak memiliki beberapa Wakil Penasihat Berjangka. Pengelola Sentra Dana Berjangka sedikitnya harus memiliki dua orang Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Semua perusahaan pialang, Penasihat atau Pengelola Dana Berjangka beserta wakil dan pihak-pihak terkait lainnya bernaung dibawah organisasi Indonesian futures Association (IFA).   

Saturday, October 8, 2016

Pengertian Tempus Delicti

 Tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Moeljatno (1987:78) mengenai penentuan soal waktu (tempus delicti) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan tempus delicti perlu, demi untuk: 
1.             Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu tejadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa. 
2.             Menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan
terjadinya kejahatan. 
3.             Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni: (a) mengembalikan kepada orang tuanya, (b) menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan (c) menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 Berlakunya hukum pidana menurut waktu (tempus)  Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP:
1.    Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas antara lain, Adami Chazawi (2005:173-181): 
a.    Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali)  
Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.  
b.    Asas Larangan Berlaku Surut
Larangan memberlakukan UU yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam UU. Jadi sifat undangundang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang.  
c.    Asas Larangan Penggunaan Analogi
Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya.
2.    Didalam Pasal 2 ayat (2) dibahas mengenai: ( Adami Chazawi, 2005:183-
186) 
                   a)       Perubahan undang-undang, ada tiga macam teori yakni: 
(1)     Teori Formil :  Menurut Hoge Raad Raad dalam keputusannya tanggal 3 Desember 1906 apabila ada perubahan redaksional UU, misalnya UU Perdata yang berhubungan dengan UU Pidana maka perubahan itu  juga dikategorikan sebagai perubahan UU sebagaimana menurut pasal 1 ayat (2) KUHP walaupun perubahan itu sendiri tidak disebut dalam redaksi suatu pasal dalam UU Pidana itu sendiri.
(2)     Teori Materiil Terbatas: yakni tiap perubahan dalam perundangundangan yang sesuai dengan perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat UU. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan karena waktu. (Van Geuns)
(3)     Teori Materiil yang tidak terbatas: yakni tiap perubahan UU baik dalam perasaan hukum dari pembuat UU maupun dalam keadaan karena waktu boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam UU menurut arti kata Pasal 2 ayat (1) (Hoge Raad)
b)   Undang-undang mana yang akan dipakai untuk menjerat tersangka apabila terjadi perubahan undang-undang. 
Apabila terjadi perubahan UU ketika tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan, maka UU yang dipilih adalah UU yang paling menguntungkan si tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Semakin banyak unsur biasanya akan semakin menguntungkan terdakwa karena jaksa akan semakin kesulitan untuk melakukan pembuktian. 
Tempus delicti penting diketahui dalam hal-hal: 
a.               Kaitannya dengan Pasal 1 KUHP (telah dijelaskan di atas)
b.              Kaitannya degan aturan tentang Daluwarsa
 Daluwarsa diatur dalam Pasal 79 KUHP yakni mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. 
                                               Teori-teori tempus delicti yang di kemukakan oleh Satochid
Kartanegara (2000:158):
a)                        Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad)
Ialah teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh
tersangka. 
b)                       Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrumen) Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya, misalnya: racun, bom dan sebagainya. 
c)                        Teori akibat (de leer van het gevolg)
Menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu
delik. 

d)                       Teori waktu yang jamak (de leer van de meervoudige tijd

Pengaturan dan Kebijakan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana



 Untuk melakukan pengaturan kejahatan dunia maya (cyber crime) menurut Mardjono Reksodiputro (2001:24), yang mengutip pendapat Sinrod, kita dapat melakukan dua pendekatan yaitu:
a.         Menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordonary crime) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (high-rech)dapat dipergunakan untuk menanggulanginya (tentu dengan peambahan).
b.         Menganggapnya sebagai kejahatan baru (new category of crime) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus tehnologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada kejahatan biasa (misalnya masalah yuridiksi), dank arena itu perlu diatur secara tersendiri diluar KUHP.

 Mardjono Reksodiputro (2001:25), menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang digunakan secara bersama-sama, misalnya dengan menghadiri  Security Act 1933 (UU Pasar Modal) mengundangkan komputer Fraud and Abuse Act.
 Dalam konsep rancangan KUHP 2012, kebijakan sementara yang diambil mengantisipasi cyber crime dengan menggunakan pendekatan pertama dari yang dikemukakan Sinrod, yaitu menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (high tech), dan KUHP dipergunakan untuk menanggulanginya ataupun perubahan semestinya. Dengan demikian pemerintah masih mempergunakan KUHP terhadap tindakan cyber crime.
 Kehadiran rancangan KUHP nantinya tidak memiliki arti sama sekali bagi upaya penanggulangan cyber crime di Indonesia, namun demikian yang dimaksud adalah bahwa kehadiran KUHP Nasional itu memiliki
keterbatasan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Berkaitan dengan hal ini, Nawawi Arief (2006:15-16), mengemukakan bahwa kebijakan sementara yang harus ditempuh didalam rancangan KUHP 2012 dalam rangka penanggulangan cyber crime memang dimungkinkan karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam Buku I (Ketentuan Umum) Rancangan KUHP
2012, sebagai berikut:
Pasal 170 RUU KUHP
“Data komputer  adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu sistem komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu sistem komputer untuk melakukan suatu fungsi”. Pasal 173 RUU KUHP
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pasal 174 RUU KUHP
Jaringan telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.
Pasal 180 RUU KUHP
Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.
Pasal 181 RUU KUHP
Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
Pasal 204 RUU KUHP
Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.
Pasal 206 RUU KUHP
Sistem komputer adalah suatu alat, perlengkapan, atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatik.
Pasal 207 RUU KUHP
Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain”.

 Dalam ketentuan umum rancangan KUHP 2012 di atas, belum membuat delik khusus tentang kejahatan cyber crime. Namun dengan adanya perluasan pengertian dalam Buku I di atas, diharapkan dapat menjaring kasus-kasus cyber crime dengan tetap menggunakan perumusan delik atau menambah delik-delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, dengan harapan dapat juga menjaring kasus-kasus Cybercrime, antara lain: ( Nawawi Arief: 2006:16)
Menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263 KUHP)
Memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan (Pasal 264 KUHP)
Merekam (memiliki/menyiarkan) gambar dengan alat bantu teknis diruang tidak untuk   umum (Pasal 266 KUHP)
Merusak/membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana/prasarana pelayanan umum (Pasal 546 KUHP)
Pencucian uang (Money Laundering)- Pasal 641-642 KUHP
                                           Kebijakan penanggulangan cyber crime dengan hukum pidana
termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dari criminal policy (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan cyber crime) tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (secara penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan
integral/sistemik.  
 Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan formulasi. Dalam upaya            penanggulangan          cyber   crime   dengan             hukum             pidana,
lokakarya/wokshop mengenai compoter related crime yang diselenggarakan dalam konggres PBB X (April 2000) menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (States should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure). (Nawawi Arief, 2003:240-241)
 Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan/formulasi/legislasi) di bidang penanggulangan cyber crime, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai

Negara. Jadi diperlukan harmonisasi eksternal yakni peraturan yang ada di Indonesia harus satu visi dan misi dengan peraturan negara lain (payung lembaga hukumnya adalah konfrensi PBB tentang cyber crime). Namun demikian, bahwa kebijakan formulasi harus juga memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang sedang berlaku saat ini (payung hukumnya adalah KUHP). Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, kebijakan formulasi hukum pidana di bidang cyber crime harus tetap berada dalam sistem hukum pidana (materiel) yang saat ini berlaku di Indonesia.